Jakarta, 18/01/2023 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya cara kerja baru dalam ekosistem Kemenkeu Satu pada pelaksanaan diskusi ALCO Regional yang dilakukan secara rutin oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada RCE Forum – ALCO Regional di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang Jawa Timur pada Rabu (18/01).
“Jadi ketika dibilang bahwa regional chief economist itu focal point nya adalah Ditjen Perbendaharaan, sebenarnya ya semuanya (seluruh Unit Eselon I) kita akan mengerjakan itu. Karena yang ingin kita lakukan adalah Kementerian Keuangan itu mampu menghandle perekonomian Indonesia, termasuk perekonomian daerah,” jelasnya.
Wamenkeu melanjutkan bahwa diskusi ALCO Regional dengan mengundang pejabat eselon I pusat perlu dijadikan sebagai kegiatan yang rutin dan bergilir. Dengan mengundang pejabat eselon I secara bergantian, Wamenkeu berharap bahwa ALCO Regional itu nanti betul-betul bisa mendapatkan bimbingan dari seluruh pejabat Eselon I.
“Ini adalah cara kerja Kemenkeu Satu,” tandasnya.
Wamenkeu mengatakan bahwa kemampuan analitik harus mulai bisa dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan khususnya di daerah. Sebagai contoh, Wamenkeu mengatakan bahwa para jajaran harus mampu melihat kondisi ekonomi yang terjadi seperti saat ini, dengan harga komoditas yang sempat melonjak serta adanya dinamika dunia, yang berimbas kepada penerimaan negara di APBN surplus.
“Ibu Bapak sekalian, teman-teman Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan dan juga beberapa Kanwil yang lain di Jawa Timur yang hadir, tugas kita itu mengerti perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena itu mempengaruhi APBN dan dipengaruhi oleh APBN,” lanjut Wamenkeu.
Wamenkeu juga mendorong agar para jajaran Kemenkeu juga mengerti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
“Apa aja yang musti kita ngerti dari APBD? Bukan cuman angkanya. Kita harus ngerti APBD dari ujung dia dibikin. Kalau di APBN itu siklus pertama bikin APBN mulai dari KEM PPKF dan rencana kerja pemerintah (RKP). Harus ngerti dari situnya. Ini menjadi sangat penting mengetahui ini dari awalnya. Kalau udah ngerti KEM PPKF Daerah, ngerti RPJM daerah, ngerti rencana kerja Pemerintah Daerah, apa berikutnya? Proses bikin APBD-nya,” tukas Wamenkeu. (nug/hpy)
