Sengketa Tanah di Malalayang, Kuron: Saya Merasa Mendapat Ketidakadilan Dari Perkara Ini

46
320

Manado-
Setelah dinyatakan kalah oleh PN (Pengadilan Negeri) Manado, Keluarga Ratu-Kuron pada Kamis lalu (03/02) dalam gugatan perkara perdata Nomor: 406/Pdt.G/2021/PN.Mnd. memutuskan untuk naik banding.
Terkait perkara sengketa tanah seluas 7833 M² yang berlokasikan di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang di gugat oleh Regina Sambuaga 6 Juli 2021, pihak Sambuaga dengan bekal Surat Register Tahun 1932 ingin menganulir keabsahan SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah milik Keluarga Ratu-Kuron.
Sedangkan dasar hukum yang dimiliki Keluarga Ratu-Kuron ada pada SHM Nomor 3205 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Manado, pada 26 Februari 2000 silam. SHM ini juga sudah diperbaharui pada 26 April 2021 menjadi Nomor 798, karena sertifikat sebelumnya sempat hilang dalam sebuah insiden di rumah mereka beberapa tahun lalu.
Yang menjadi bukti kuat bahwa tanah itu milik keluarga Ratu-Kuron yakni pada tahun 2002 tanggal 26 Februari dimana BPN (Badan Pertanahan Nasional) melalui Kantor Pertanahan Manado mengeluarkan SHM Nomor 3205, dan kembali di perbaharui pada tanggal 26 april 2021 menjadi Nomor 798, di karenakan rumah keluarga Ratu-Kuron sempat mengalami musibah kebakaran dan sertifikatnyapun ikut terbakar.
Saat di wawancarai oleh sejumlah media di seputaran kawasan Mega Mas, Pdt Merry Kuron mengatakan, tanah ini saya beli tahun 1980 dari Bapak David Kelung. Kemudian dibuat sertifikat yang terbit tahun 2000.
“Lalu saat rumah kami di Kelurahan Bahu terbakar pada tahun 2007, sertifikatnya ikut terbakar. Tapi saya punya fotocopynya.” Seraya menceritakan dan menunjukan kepemilikan SHM.
lanjutnya, Saat saya tahu bahwa mereka sudah mau masuk di kawasan tanah itu, saya bermohon ke BPN untuk menerbitkan sertifikat baru, karena saya punya copyannya.
“Setelah melalui prosedur yang begitu panjang BPN menerbitkan sertifikat baru pada April 2021, sehingga sekarang saya punya sertifikat kedua dalam bentuk surat asli, dengan nama pemilik yang sama. Tidak lama setelah itu, mereka digugat pihak Regina Sambuaga. Dalam prosesnya, pihak penggugat sempat bermasalah pada sidang lokasi.” Ujar Kuron.
Sambungnya, Saya menilai mereka tidak bisa memberikan keterangan yang tepat soal tata letak tanah yang diperkarakan dan juga mereka hanya berpegang pada Surat Register tahun 1932.
“Sampai pada sidang lokasi, semua saksi-saksi mereka bisa dikatakan tidak tahu-menahu tentang tanah itu. Mereka juga tidak tahu soal batok-batoknya. Tapi saya heran kenapa setelah itu hakim seolah berpihak kepada mereka. Sehingga register yang mereka miliki bisa mengalahkan kami yang memiliki sertifikat. Sekarang saya mau minta keadilan. Saya merasa mendapat ketidakadilan dari perkara ini.” Ucapnya.(CMC)

46 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here