KOMPAS – (6/1/2022) Laporan ketimpangan Dunia (World Inequality Report) 2022 menyebutkan bahwa kesenjangan kesejahteraan di dunia berada pada tingkat ekstrem di semua negara. Data menunjukkan bahwa 1 persen populasi dunia menguasai 38 persen dari total akumulasi kekayaan sejak 1990-an.

Krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 semakin memperparah jurang antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah.

Dengan posisinya sebagai salah satu negara berpendapatan menengah, presidensi G-20 Indonesia memiliki peran penting dalam agenda setting yang dapat menjembatani kepentingan dan menemukan kembali kerjasama global. Meskipun demikian, hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan dampak negatif pandemi yang signifikan hingga tahun 2025, khususnya pada perekonomian negara berkembang.

Efek pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya—seperti krisis kesehatan global, terganggunya kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatnya pengangguran—telah menghapus beberapa kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial yang telah dicapai beberapa dekade terakhir.

Potensi pemulihan ekonomi yang tidak merata juga menjadi tantangan, khususnya terkait produksi, distribusi, dan tingkat vaksinasi serta stabilitas makroekonomi, terutama di negara berkembang dan miskin. Jika tidak ada respons kebijakan yang tepat, hal ini akan menjadi salah satu sumber ketimpangan yang lebih luas di masa depan.

Selain itu, terdapat defisit kepercayaan yang berpotensi melemahkan kerja sama global dan multilateralisme yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian global. Oleh karena itu, presidensi G-20 Indonesia tahun 2022 sangat penting untuk menyampaikan beberapa tindakan kebijakan terkoordinasi yang konkret, tidak hanya untuk mencapai pemulihan ekonomi yang kuat, tetapi juga pemulihan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.

Tantangan presidensi RI

Terdapat dua tantangan besar dalam presidensi G-20 Indonesia yang perlu ditangani dengan cukup serius. Yang pertama adalah relevansi dan fokus G-20 yang semakin kabur sebagai crisis-solving group dalam sepuluh tahun terakhir.

Kombinasi yang unik antara otoritas politik tingkat tinggi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu kunci keberhasilan G-20 dalam mengeksekusi respons kebijakan bersama global saat krisis finansial global terjadi pada 2008-2009.

Namun, dalam satu dekade terakhir, G-20 telah berevolusi menjadi forum agenda-setting yang bersifat struktural dan cakupan kerja sama tata kelola global yang lebih luas dalam kerangka isu-isu yang sifatnya forward looking, seperti isu arsitektur keuangan internasional, reformasi sistem perdagangan multilateral, digitalisasi, sosial dan inklusivitas, hingga perubahan iklim.

Konsekuensinya, struktur G-20 yang semakin besar dan gemuk semakin mengurangi agility G-20 dalam merespons isu-isu terkini, terutama krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Yang kedua, perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota G-20 juga semakin tajam, ditambah lagi dengan tensi geopolitik dan geoekonomi yang membuat polarisasi semakin nyata. Isu-isu yang berkembang seakan tidak dapat dilepaskan dari perspektif rivalitas antar negara, yang menyebabkan sulitnya untuk menemukan kepentingan bersama (common interest) di antara para anggota G-20.

Dalam beberapa tahun terakhir, G-20 belum berhasil mencapai output yang riil, dan kegagalan ini diakibatkan oleh menurunnya dukungan terhadap multilateralisme.

Tensi di antara dua kekuatan, yaitu Amerika Serikat dan China, di hampir semua aspek, membuat konsensus dan komitmen kepada kerja sama global sulit tercapai, khususnya dalam isu perdagangan internasional, kebijakan perubahan iklim, dan koordinasi pembiayaan sistem kesehatan global dalam penanganan pandemi.

Pengaruh politik G-20 seakan memudar akibat hal ini. Dan pada saat yang sama, G-7 yang beranggotakan negara-negara maju semakin kuat dengan membawa kepentingan yang sejalan dan strategis.

Oleh karena itu, presidensi G-20 Indonesia harus dapat menghadapi dua masalah ini dalam rangka menghasilkan keluaran yang konkret dalam rangka meningkatkan kerjasama global. Saat ini Indonesia mengangkat tiga isu prioritas, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi yang berkelanjutan.

Isu prioritas menjadi penting untuk mengarahkan fokus pembahasan dan dapat dikatakan sudah mencakup permasalahan mendesak di tingkat global saat ini.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membawa isu ini untuk mencapai kesepakatan konkret, yang akan sulit dicapai tanpa dibarengi dengan perbaikan kerja sama multilateral secara fundamental.

Contohnya, di dalam bidang isu kesehatan global—seperti rencana pembentukan Global Health Fund di bawah G20 Joint Finance Health Task Force yang memerlukan pendanaan sekitar 15 miliar dollar AS setiap tahunnya—terdapat risiko hal ini tidak disepakati oleh banyak negara anggota.

Pada aspek lain,untuk transisi energi, misalnya, penekanan pada isu pendanaan juga akan dianggap memberikan beban kepada kelompok negara tertentu. Padahal, komitmen ini penting untuk meningkatkan skala kerjasama dan investasi strategis dalam rangka menutup celah pendanaan, untuk suatu hal yang dianggap sebagai global public goods dan akan memberikan manfaat bagi negara maju ataupun negara berkembang.

Tanpa semangat kebersamaan, keputusan kebijakan yang baik, transparan, dan akuntabel kemungkinan besar tak akan tercapai. Sebagai salah satu engagement groups dalam G-20, Think-20 (T20) memiliki peranan strategis untuk menjadi bank ide dalam memberikan opsi kebijakan berbasis riset kepada G-20 yang berasal dari peneliti, akademisi, dan ahli di bidangnya masing-masing.

Dengan fokus gugus tugas yang komprehensif, kurasi yang saksama serta anggota yang tersebar di seluruh dunia, T20 diharapkan dapat melahirkan kebijakan proposal yang lebih inklusif, praktis, dan solutif kepada G-20 dalam menjawab tantangan global.

Oleh sebab itu, T20 menjadi mitra penting bagi pembuat kebijakan dan proses G-20 dalam menyediakan platform bertukar ide dan gagasan secara intelektual, independen, dan inklusif, serta menjadi sarana komunikasi dengan publik yang lebih luas tentang isu-isu kebijakan global. Hal ini tentunya bertujuan untuk memperkuat dukungan para pemangku kepentingan dalam multilatelarisme dan kerja sama global.

Visi bersama

Pada akhirnya penguatan komitmen terhadap multilateralisme memerlukan dukungan politik yang besar, khususnya untuk dapat memberikan hasil yang konkret pada presidensi G-20 Indonesia di tahun 2022.

Isu substansi merupakan hal yang penting, tetapi menemukan kembali visi bersama yang mengedepankan multilateralisme merupakan esensi utama dalam forum G-20.

Oleh karena itu, kemampuan Indonesia sebagai jembatan dalam membangun kepercayaan, kesepahaman, dan penguatan tujuan bersama merupakan faktor yang menentukan bagi G-20 untuk dapat berkontribusi, tidak hanya dalam pemulihan ekonomi, tetapi juga menghadapi krisis-krisis di masa depan.

Sumber: Harian Kompas. Edisi: Kamis, 6 Januari 2022. Rubrik Opini. Halaman 6.